Jika Anda telah memiliki rumah
dan tidak berniat pindah untuk mengambil bagian dalam ekonomi tanpa uang pada
taraf yang lebih tinggi, maka sebagian paragraf berikut ini tidak akan
berhubungan dengan keadaan Anda dan Anda mungkin ingin melewati bagian ini.
Akan tetapi, jika Anda memang ingin pindah ke sepetak lahan yang tidak dihuni,
untuk menciptakan ekonomi-mikro tanpa uang, maka teruslah membaca bagian ini,
karena hambatan pertama yang akan Anda hadapi adalah izin perencanaan. Saya
telah menyaksikan orang-orang yang tabah menangis ketika kata-kata ini
disebutkan, saking beratnya rintangan satu ini di banyak negara. Mereka yang
telah melalui jalur izin perencanaan dan gagal (biasanya karena mereka
mengambil pendekatan hukum secara langsung) sering kali kehilangan harapan
untuk mencari nafkah dari lahan itu, sementara yang lain merasa kewalahan
sebelum mencoba.
Izin perencanaan adalah salah satu gagasan yang maksudnya terpuji tetapi penerapannya bisa dibilang buruk. Sebelum adanya Undang Undang Perencanaan Kota dan Desa (Town and Country Planning Act) 1947, yang diajukan setelah proyek-proyek kontroversial seperti kota yang sekarang dikenal sebagai Peacehaven (dekat Brighton) menjadi tenar, Anda dapat membangun semau Anda jika Anda memiliki lahannya secara sah. Tak lama setelah diajukan, The Times menggambarkan Undang Undang ini sebagai “nasionalisasi” yang efektif mengenai hak untuk membangun sendiri rumah Anda dari material-material yang ada pada lahan Anda—hak tersebut kini menjadi milik negara, “untuk dilepas hanya berdasarkan pada penilaian politik otoritas lokal”.[1]
